Hukum Internasional_IKI

Hukum Internasional_IKI

Course modified date: 30 Mei 2023

Hukum internasional didefinisikan sebagai keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara : 1) negara dengan negara, 2) negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain. 



Hukum Perancangan Kontrak

Hukum Perancangan Kontrak

Course modified date: 16 Apr 2023

Substansi mata kuliah perancangan kontrak mencakup aspek-aspek praktis dalam merancang kontrak yang meliputi pengertian, sumber hukum, tujuan perancangan kontrak, pengertian kontrak, asas-asas hukum kontrak, sahnya kontrak, unsur-unsur kontrak, macam-macam kontrak, pengertian akta, peraturan tentang akta, macam-macam akta, pejabat pembuat akta, kekuatan mengikat akta, pengertian MOU, pengaturan dan macam MOU, tujuan dan kekuatan mengikat MOU, prinsip dan faktor dalam perancangan kontrak, tahap-tahap perancangan kontrak, struktur dan anatomi kontrak. Sebagai bagian dari kajian ilmu hukum yang mengacu pada konsep pembentukan hukum, di samping mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka substansi perkuliahan Perancangan Kontrak juga mencakup pembahasan tentang teori dan Analisa kasus berdasarkan tradisi atau sistem hukum yang berbeda (baik dari tradisi sistem hukum Eropa Kontinental maupun berdasarkan tradisi sistem hukum Anglo Saxon).

Hukum Kesehatan A

Hukum Kesehatan A

Course modified date: 28 Mar 2023

Hukum Kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan/pelayanan kesehatan dan penerapannya, serta hak dan kewajiban baik dari perorangan dan segenap lapisan masyarakat sebagai penerima layanan kesehatan (health receivers) maupun sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan. 


Hukum Kesehatan B

Hukum Kesehatan B

Course modified date: 28 Mar 2023

Hukum Kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan/pelayanan kesehatan dan penerapannya, serta hak dan kewajiban baik dari perorangan dan segenap lapisan masyarakat sebagai penerima layanan kesehatan (health receivers) maupun sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan. 


Hukum Kesehatan C

Hukum Kesehatan C

Course modified date: 28 Mar 2023

Hukum Kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan/pelayanan kesehatan dan penerapannya, serta hak dan kewajiban baik dari perorangan dan segenap lapisan masyarakat sebagai penerima layanan kesehatan (health receivers) maupun sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan. 



Hukum Kesehatan D

Hukum Kesehatan D

Course modified date: 28 Mar 2023

Hukum Kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan/pelayanan kesehatan dan penerapannya, serta hak dan kewajiban baik dari perorangan dan segenap lapisan masyarakat sebagai penerima layanan kesehatan (health receivers) maupun sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan. 



Hukum Kesehatan E

Hukum Kesehatan E

Course modified date: 28 Mar 2023

Hukum Kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan/pelayanan kesehatan dan penerapannya, serta hak dan kewajiban baik dari perorangan dan segenap lapisan masyarakat sebagai penerima layanan kesehatan (health receivers) maupun sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan. 


Hukum Kesehatan F

Hukum Kesehatan F

Course modified date: 28 Mar 2023

Hukum Kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan/pelayanan kesehatan dan penerapannya, serta hak dan kewajiban baik dari perorangan dan segenap lapisan masyarakat sebagai penerima layanan kesehatan (health receivers) maupun sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan. 



Hukum Pajak

Hukum Pajak

Course modified date: 19 Mar 2023

Dalam upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara dalam sector perpajakan dan untuk mendukung pembiayaan dan pembangunan yang mandiri, diperlukan peran serta masyarakat melalui kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Peningkatan pemahaman mengenai hukum pajak secara komprehensif beserta dasar hukum yang digunakan dan sangat diperlukan agar mahasiswa sebagai masyarakat dapat mempelajari, memahami serta mengetahui hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Sehingga mahasiswa sangat perlu untuk mempelajari pengetahuan mengenai konsep dasar sistem perpajakan di Indonesia berikut dengan sejarah perpajakan hingga sampai ke penyelesaian sengketa perpajakan di Indonesia. Mata Kuliah ini mengkaji baik aspek teoritis maupun praktis mengenai hukum perpajakan di Indonesia.  Secara garis besar materi-materi yang akan dibahas adalah : Pengertian dan Konsep Dasar Hukum Pajak, Hubungan Hukum Pajak dengan Hukum lain, Hukum Acara Perpajakan, Kekhususan Hukum Pajak dibandingkan dengan Hukum Lain di Indonesia, Sifat Memaksa Hukum Pajak sebagai Kewajiban Kenegaraan Berdasarkan UU, Dasar Hukum, Prinsip dan Asas Sistem Perpajakan, Sistematika dalam Hukum Pajak di Indonesia, Kesadaran dan Kepatuhan Kewajiban Pajak, Utang Pajak dan Penagihan Pajak, serta Sengketa Pajak, Sanksi Pajak dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Pajak.

Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional

Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional

Course modified date: 9 Mar 2023

Hukum penyelesaian sengketa internasional adalah  sengketa yang timbul atau terjadi di antara negara dengan negara, negara dengan subyek hukum lain bukan negara dan subyek hukum bukan negara satu sama lain.

Hukum Internasional (F)

Hukum Internasional (F)

Course modified date: 7 Mar 2023

Hukum internasional didefinisikan sebagai keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara : 1) negara dengan negara, 2) negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain. 



Hukum Internasional (E)

Hukum Internasional (E)

Course modified date: 7 Mar 2023

Hukum internasional didefinisikan sebagai keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara : 1) negara dengan negara, 2) negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain. 



Hukum Internasional (D)

Hukum Internasional (D)

Course modified date: 7 Mar 2023

Hukum internasional didefinisikan sebagai keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara : 1) negara dengan negara, 2) negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain. 


Hukum Internasional (C)

Hukum Internasional (C)

Course modified date: 7 Mar 2023

Hukum internasional didefinisikan sebagai keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara : 1) negara dengan negara, 2) negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain. 

Hukum Internasional (A)

Hukum Internasional (A)

Course modified date: 7 Mar 2023

Hukum internasional didefinisikan sebagai keseluruhan kaidah dan asa yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara : 1) negara dengan negara, 2) negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek hukum  bukan negara satu sama lain. 

Hukum Internasional (B)

Hukum Internasional (B)

Course modified date: 7 Mar 2023

Hukum internasional didefinisikan sebagai keseluruhan kaidah dan asa yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara : 1) negara dengan negara, 2) negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek hukum  bukan negara satu sama lain. 


Hukum Acara Pidana (A)

Hukum Acara Pidana (A)

Course modified date: 8 Mar 2023

Hukum acara pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang memberi dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara dan prosedur, ancaman pidana yang ada pada sesuatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan apabila ada sangkaan bahwa orang telah melakukan delik tersebut. 

Hukum Acara Pidana (B)

Hukum Acara Pidana (B)

Course modified date: 8 Mar 2023

Hukum acara pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang memberi dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara dan prosedur, ancaman pidana yang ada pada sesuatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan apabila ada sangkaan bahwa orang telah melakukan delik tersebut.