Ganjil 2024/2025

Hukum Humaniter Internasional (HHI) merupakan seperangkat aturan yang bertujuan membatasi dampak kemanusiaan dari konflik bersenjata.

Dikenal juga sebagai hukum konflik bersenjata atau hukum perang (jus in bello), HHI memiliki tujuan utama untuk mengatur alat dan metode peperangan serta menjamin perlindungan manusiawi terhadap individu yang tidak lagi terlibat secara langsung dalam konflik bersenjata.

HHI tidak muncul begitu saja, sejarahnya terkait erat dengan nilai-nilai perang kuno dan ajaran agama. Pada abad ke-19, melalui Konvensi Jenewa 1864 dan Deklarasi St. Petersburg 1868, HHI mulai dirumuskan.

Pemerintah Indonesia sendiri telah meratifikasi serangkaian konvensi Jenewa, seperti pada tahun 1958.

Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Perjanjian internasional digunakan untuk mengatur hubungan antarnegara dalam berbagai aspek, seperti perdamaian, perdagangan, lingkungan, dan lain sebagainya. perjanjian internasional, instrumen yang dengannya negara dan subjek hukum internasional lainnya, seperti organisasi internasional tertentu, mengatur masalah-masalah yang menjadi perhatian mereka. Undang-undang tentang Perjanjian internasional merupakan pelaksanaan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk membuat perjanjian internasional dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pengantar Hukum Indonesia merupakan suatu cabang ilmu hukum yang mempelajari hukum yang sekarang sedang berlaku di Indonesia atau mempelajari hukum positif (ius constitutum). 

The Introduction to Indonesian Law course is compulsory for undergraduate law students as a foundation for understanding the positive law currently in force in Indonesia, also known as ius constitutum. The learning objectives focus on mastering a series of terms, principles, and legal regulations regarding the legal system applied and the legal system applicable in Indonesia.

Procedure of Constitutional Court are set of rules and procedures that govern the procedure for resolving cases in constitutional courts. Constitutional courts are tasked with examining and deciding disputes related to the constitution or laws related to the constitution.

In various countries, constitutional courts function as guardians of the constitution and guardians of the supremacy of the constitution. Constitutional courts ensure that laws and government actions are in accordance with the provisions of the constitution and protect the constitutional rights of individuals.

Constitutional Court Procedure Law usually regulates the procedure for filing cases, formal requirements, examination processes, trials, evidence, decisions, and execution of decisions. This procedure aims to maintain justice, openness, and legal certainty in resolving cases in constitutional courts.

Mata kuliah ini menjelaskan dasar-dasar pengetahuan hukum secara umum sebagai landasan untuk mempelajari bidang-bidang hukum di tingkat selanjutnya. Untuk itu dalam mata kuliah ini dibahas dasar-dasar hukum seperti hubungan hukum dengan masyarakat, arti tujuan dan fungsi hukum dalam masyarakat. Sumber-sumber hukum, konsep hukum penggolongan hukum, tetang hak dan kewajiban, penemuan hukum mazhab-mazhab dalam ilmu hukum dan ilmu pembantu dalam ilmu hukum. Arti, tujuan dan fungsi hukum, sumber-sumber hukum. Beberapa konsep dasar (inti) dalam hukum, tentang hak dan kewajiban, penggolongan hukum, penemuan hukum, mazhab-mazhab dalam ilmu hukum beberapa ilmu pembantu bagi ilmu hukum, hukum dan masyarakat.

Mata Kuliah ini membahas tentang : Konsep Ilmu Hukum Tata Negara; Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu-Ilmu Sosial lainnya; Sumber-sumber Hukum Tata Negara; Dasar-dasar Teoritik Konstitusi Hukum Tata Negara Indonesia; Lembaga-lembaga Negara RI menurut UUD 1945; dan Dinamika Ketatanegaraan RI.

Dilihat materi kajiannya, mata kuliah ini sangat dinamis dalam arti selalu mengikuti dan membahas perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia yang saat ini telah mengalami perubahan mendasar terutama berkenaan dengan hasil amandemen UUD 1945.

Mata Kuliah ini membahas tentang : Konsep Ilmu Hukum Tata Negara; Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu-Ilmu Sosial lainnya; Sumber-sumber Hukum Tata Negara; Dasar-dasar Teoritik Konstitusi Hukum Tata Negara Indonesia; Lembaga-lembaga Negara RI menurut UUD 1945; dan Dinamika Ketatanegaraan RI.

Dilihat materi kajiannya, mata kuliah ini sangat dinamis dalam arti selalu mengikuti dan membahas perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia yang saat ini telah mengalami perubahan mendasar terutama berkenaan dengan hasil amandemen UUD 1945.